PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Table of Contents

PROFESI AKUNTAN PUBLIK

PROFESI AKUNTAN PUBLIK

  1. Aktivitas Kantor Akuntan Publik
  2. JasaAtestasi, di mana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan pernyataan tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabi pihak lain.Terdapat tiga jenis atestasi yaitu : audit laporan keuangan historis , penelaahan laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya .
  3. Jasa Perpajakanberupa SPT PPh, PBB, PPN , perencanaan perpajakan dan jasa perpajakan lainnya.
  4. Konsultasi Manajemenyaitu dalam peningkatan kefektifan pengelolaan bisnis.
  5. Jasa Akuntansi dan Pembukuan .
  6. Strukturdan hirarki Kantor Akuntan Publik.
  7. Struktur KAP

Dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan umum, perseroan terbatas umum, perseroan terbatas professional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, perseketuan dengan kewajiban terbatas.

  1. Hirarki KAP

Mencakup para rekanan, manajer, supervisor, senior, serta para asisten/auditor pemula.

  1. AICPA

AICPA atau di Indonesia IAI mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

  1. Penetapan Standar dan Aturan,beberapa area utama di mana AICPA memiliki wewenang untuk menyusun standar dan aturan yaitu ; Standar Audit , Standar Kompilasi dan Penelaahan Laporan Keuangan , Standar Atestasi Lainnya, Standar konsultasi, dan Kode Etik Profesional
  2. Penelitian dan Publikasi.Kegiatan ini menghasilkan jurnal -jurnal seperti jurnal berkala , jurnal akuntansi dan lain-lain
  3. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik/USAP
  4. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutanbagi akuntan public agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman.
  5. Standar Profesional Akuntan Publik
  6. Standar Umum
  7. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  8. Dalam semua hal yang berhubungsn dengan penugasan, independensi dalam sikapmental harus dipertahankan oleh auditor.
  9. Dalam pelaksaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakanKemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama .
  10. Standar Pekerjaan Lapangan
  11. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan ika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  12. Pemahaman yangmemadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  13. Bahan bukti kompeten yangmemadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaa, konfirmasi, sebagai dasar yag memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit.
  14. Standar Pelaporan:
  15. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangantelah disusun sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum.
  16. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidaksecara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
  17. Pengungkapan informasidalam laporan euangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
  18. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikia tidak dapat diberikan.
  19. PengendalianKualitas/Quality Control

Pengendalian mutu kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP telah memenuhi tanggug jawab profesionalnya kepada klien atau pihak tertentu lainnya. Komite Standar Pengendalian Kualitas yang dibentuk oleh AICPA mengidentifikasi ada 5 elemen pengendalian kualitas, antara lain:

  1. Indepensi, integritas, dan objektivitas
  2. Manajemen sumber daya manusia
  3. Penerimaan serta kelanggengan klien dan penugasannya
  4. Kinerja atas penugasan
  5. Pemantauan
  6. AICPA mendirikan dua kompartemenyaitu SEC Practice Section dan Private Companies Practice Section. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi SEC Practice Section.
  7. Ketaatan pada standar pengendalian mutu .
  8. Mandatory Peer Review
  9. Pendidikan lanjutan
  10. Rotasi partner
  11. Penelaahan oleh partner lain
  12. Larangan pemberian atas jasa tertentu
  13. Pelaporan ketidaksepakatan
  14. Pelaporan jasa konsultasi manajemen.

Sumber : https://synthesisters.com/